Muara Sabak, KNJ.com – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan rapat Paripurna masa persidangan I 2026 -2027 penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Pengantar Keuangan APBD Perubahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026, Selasa (16/9/26)
Paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Tanjab Timur , Hj. Zilawati, S.H didampingi Wakil Ketua I DPRD, Asniba, A.Md dan Wakil Ketua II DPRD, Hj. Siti Aminah, S.E dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, H. Muslimin Tanja dan Forkompinda , Staf Ahli , Asisten Setda dan para kepala OPD beserta awak media.
Fraksi PAN yang dibacakan jubir Tri Astuti Handayani dalam pandangan umum mengingatkan bahwa APBD bukan sekedar kompilasi angka statistik keuangan, tetapi merupakan manifestasi komitmen politik anggaran untuk keberpihakan kepada masyarakat kecil, petani, nelayan, guru tenaga medias serta pelaku UMKM
Lanjut Tri Astuti menyoroti adanya fluktuasi PAD baik sebelum perubahan maupun dalam rencana setelah perubahan, kami juga meminta penjelasan mengenai dasar perhitungkan target pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD 2026, Fraksi PAN meminta kejelasan terkait penggunaan dana Silpa tahun anggaran sebelumnya, termasuk mekanisme dan peruntukan postur pembiayaan.
Fraksi Golkar yang disampaikan Jubir, Muhamad Samin, S.S, M.I.P mengatakan dalam Pandangan Umum
I. Pendapatan Daerah dan Kemandirian Fiskal
Fraksi Golkar menilai kemampuan fiskal masih menjadi tantangan. Pemda diminta tidak terus bergantung pada transfer pusat, tapi bertahap memperkuat PAD melalui digitalisasi, pemutakhiran data, pengawasan, optimalisasi aset daerah dan peningkatan kinerja BUMD. Kemandirian fiskal harus jadi agenda serius, bukan sekadar target tahunan.
II. Belanja Daerah
Persoalan utama bukan seberapa besar belanja, tapi seberapa besar dampaknya. Fraksi Golkar meminta setiap penambahan anggaran di APBD Perubahan 2026 harus punya indikator keberhasilan yang jelas. Jangan sampai serapan tinggi tapi manfaat untuk rakyat rendah.
III. SILPA
SILPA memang bagian mekanisme keuangan, namun jika terjadi karena program tidak terlaksana, tender gagal, keterlambatan pekerjaan atau lemahnya perencanaan, harus jadi bahan evaluasi. Jangan sampai uang rakyat tersedia tapi program yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak terlaksana.
IV. Infrastruktur
Infrastruktur masih jadi perhatian utama warga Tanjab Timur. Dengan kondisi geografis yang luas, rawa dan pesisir serta jarak antar wilayah yang jauh, pembangunan harus konsisten. Golkar meminta perhatian lebih untuk jalan kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan, jalan menuju sentra produksi, jembatan, drainase, akses air bersih dan infrastruktur pesisir lainnya. Pemda juga diminta transparan menyampaikan daftar lokasi prioritas yang dibiayai APBD Perubahan 2026.
VI. Pendidikan & VII. Kesehatan
Pendidikan adalah investasi utama masa depan Tanjab Timur, tidak boleh hanya berorientasi fisik sekolah saja, tapi juga kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik, akses, perlindungan anak dan mutu pendidikan.
Untuk kesehatan, warga di wilayah jauh dari pusat pemerintahan harus tetap mendapat pelayanan dengan kualitas yang sama. Jangan sampai fasilitas fisik ada, tapi tenaga dan pelayanan tidak optimal.
Pandangan Umum Fraksi Nasdem yg dibacakan jubir, Nuardy mengatakan
Dalam dokumen yang ditandatangani Ketua Nuardy, Sekretaris Drs. Syahbuddin, MH, dan Anggota Siti Aminah, SE, Fraksi NasDem menyoroti 5 poin kritis:
1. PAD Stagnan, Pajak Daerah Turun. PAD sebesar Rp 107,1 miliar tidak mengalami perubahan, sementara pajak daerah justru berkurang dari Rp 41,43 miliar. NasDem meminta Pemda menjelaskan langkah konkret untuk menjaga stabilitas dan kemandirian fiskal.
2. Belanja Naik Rp 41,85 Miliar. Belanja daerah naik dari Rp 918,53 miliar menjadi Rp 960,38 miliar. NasDem menilai kenaikan harus disertai analisis cost-benefit yang jelas agar berdampak langsung pada layanan publik dan tidak menjadi pemborosan.
3. Belanja Modal Harus Strategis. Penyesuaian belanja modal diminta diarahkan untuk infrastruktur strategis yang memperkuat daya saing dan kesejahteraan, bukan sekadar angka administratif.
4. Desak Pencairan Bantuan Kebakaran. Terkait musibah kebakaran di Lagan Tengah, Nipah Panjang, dan Nibung Putih, NasDem mempertanyakan posisi berkas RKB korban. Apakah masih verifikasi di BPBD atau sudah di BPKAD untuk penerbitan SP2D. Fraksi mendesak target waktu pencairan dana stimulan maksimal Rp 10 juta ke rekening korban, mengingat kebutuhan hunian sudah mendesak.
5. Jembatan Putus di Lagan Tengah. NasDem juga menyoroti putusnya tiang jembatan penghubung RT 26 Dusun Karya Bhakti Desa Lagan Tengah – Desa Lagan Ulu, yang merupakan akses tunggal anak sekolah. Akibat scouring dan penurunan daya dukung tanah, jembatan patah total dari fondasi. NasDem meminta alokasi belanja modal darurat untuk membangun kembali tiang beton tersebut.
Fraksi Demokrasi Keadilan yang dibacakan jubir, Dani Dwi Anggara menyatakan mendukung sinergi dengan Pemerintah Daerah agar APBD Perubahan mampu menjawab persoalan mendesak seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, layanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Tanjabtim.
Setelah mencermati nota pengantar, Fraksi memberikan dua catatan objektif:
1. Target PAD Harus Realistis. Fraksi meminta penjelasan rinci soal perubahan target Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, maupun sumber pendapatan lain. Target pendapatan diminta disusun berdasarkan perhitungan realistis dan terukur, bukan sekadar naik secara administratif. OPD bidang pendapatan juga diminta terus mengoptimalkan potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat.
2. Belanja Harus Berdampak Langsung. Fraksi menekankan perubahan belanja harus benar-benar diarahkan pada program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Efisiensi harus jadi prinsip. Setiap rupiah APBD harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan. Keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat serapan, tetapi dari dampak nyata bagi masyarakat
Fraksi yang diketuai Ambo Acok, ST, dengan Sekretaris Usman, S.IP, dan Anggota Samsir, SH ini menyampaikan 7 poin utama:
1. Apresiasi Pemkab. Gerindra mengapresiasi Pemda Tanjabtim yang telah menyampaikan Nota Pengantar untuk dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.
2. Minta OPD Siapkan Dokumen. Melalui Kepala Daerah, Gerindra meminta seluruh OPD dan instansi terkait menyiapkan dokumen pembahasan secara lengkap agar pembahasan berjalan berkualitas dan terukur.
3. Utamakan Program Rakyat. Dengan latar kebijakan pusat tentang efisiensi anggaran dan sisa waktu tahun 2026 yang singkat, Gerindra berharap perubahan anggaran mengutamakan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat.
4. Selaras Visi MERATA. Perubahan APBD 2026 diharapkan mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan memperhatikan Visi-Misi serta program kegiatan dengan semboyan MERATA 2024-2029.
5. Prioritaskan Program APBD Murni. OPD diminta tetap memprioritaskan kegiatan yang sudah direncanakan di APBD murni 2026.
6-7. Dukung Program Presiden dan Perjuangan Bupati. Gerindra berterima kasih kepada Bupati yang mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di Tanjabtim seperti KMP, MBG, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, Swasembada Pangan, dan Inpres. Gerindra juga mengapresiasi perjuangan Bupati agar anggaran pusat terus mengalir ke Tanjabtim.
Fraksi menyatakan sepakat Ranperda APBD-P 2026 dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya.
Agenda berikutnya setelah pandangan umum terhadap nota Pengantar Bupati atas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, yakni penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum terhadap Nota Pengantar Bupati atas PERUBAHAN APBD Tahun Anggaran 2026, tutup Ketua DPR (R2N) yg ada
