Muara Sabak, – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, dalam rapat paripurna yang digelar Senin, 17 November 2026.
Laporan tersebut dibacakan, Jubir Banggar, Nugraha Setiawan, S.I.P di hadapan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Para Staf Ahli, Asisten Setda dan jajaran OPD, instansi vertikal, serta rekan-rekan pers.
Dalam laporannya, Banggar menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk mengakomodir agenda pembangunan yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
Pembahasan dilakukan berdasarkan amanat Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Adapun untuk Pendapatan Daerah pada Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027 dianggarkan sebesar Rp 867.820.461.585,-.
Belanja APBD Tanjab Timur 2027 Naik Jadi Rp 912,1 Miliar
Belanja Daerah pada Rancangan PPAS awalnya dianggarkan Rp 906.820.461.585,-. Setelah pembahasan, naik menjadi Rp 912.152.678.825,-.
Sementara Pembiayaan Daerah naik dari Rp 40.000.000.000,- menjadi Rp 54.996.903.240,-.
Perubahan pagu per OPD hasil pembahasan bersama, antara lain:
1. Dinas Pendidikan: Rp 268.135.732.320,- menjadi Rp 249.628.800.039,- (turun)
2. Dinas Kesehatan: Rp 140.740.234.922,- menjadi Rp 155.163.101.922,- (naik)
3. RSUD Nurdin Hamzah: Rp 46.573.054.638,- menjadi Rp 46.613.054.638,- (naik tipis)
4. Dinas PUPR: Rp 30.747.311.757,- menjadi Rp 59.522.071.057,- (naik hampir dua kali lipat)
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman: awal Rp 26.858.584.327,- Menjadi Rp.36.193.561.327,-
6. Satpol PP dan Damkar: Rp 6.145.596.052,- menjadi Rp 6.399.196.052,- (naik Rp 253,6 juta)
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rp 4.439.395.893,- menjadi Rp 4.539.395.893,- (naik Rp 100 juta)
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Rp 4.423.240.585,- menjadi Rp 5.630.989.585,- (naik Rp 1,2 miliar)
9. Dinas Ketahanan Pangan: Rp 4.451.928.289,- menjadi Rp 4.491.928.289,- (naik Rp 40 juta)
10. Dinas Lingkungan Hidup: Rp 7.585.330.426,- menjadi Rp 7.641.330.426,- (naik Rp 56 juta)
11. Dinas Dukcapil: Rp 4.779.615.917,- menjadi Rp 5.069.615.917,- (naik Rp 290 juta)
12. Dinas PMD: Rp 3.523.169.385,- menjadi Rp 5.023.169.385,- (naik Rp 1,5 miliar)
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB: Rp 6.807.860.914,- menjadi Rp 6.348.900.914,- (turun Rp 458,9 juta)
14. Dinas Perhubungan: Rp 6.503.392.872,- menjadi Rp 6.688.936.872,- (naik Rp 185,5 juta)
15. Dinas Kominfo: Rp 5.061.486.418,- menjadi Rp 6.113.879.966,- (naik Rp 1,05 miliar)
16. Dinas Koperasi, UMKM: Tetap Rp 4.193.040.211,- (tidak berubah)
17. DPMPTSP: Rp 3.709.805.128,- menjadi Rp 3.849.435.128,- (naik Rp 139,6 juta)
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: Rp 3.401.021.090,- menjadi Rp 3.867.415.490,- (naik Rp 466,3 juta)
19. Dinas Perikanan: Rp 9.950.653.593,- menjadi Rp 6.564.990.276,- (turun Rp 3,38 miliar)
20. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura: Rp 8.270.696.694,- menjadi Rp 8.110.696.694,- (turun Rp 160 juta)
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan: Rp 7.664.793.224,- menjadi Rp 8.477.124.224,- (naik Rp 812,3 juta)
22. Dinas Perindag: Rp 4.876.795.906,- menjadi Rp 4.591.795.906,- (turun Rp 285 juta)
23. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga: Rp 7.923.861.279,- menjadi Rp 9.306.361.279,- (naik Rp 1,38 miliar)
24. Bappeda: Rp 5.463.888.111,60 menjadi Rp 5.973.888.111,60 (naik Rp 510 juta)
25. Badan Keuangan Daerah: Rp 143.674.145.272,40 menjadi Rp 102.342.527.272,40 (turun Rp 41,3 miliar)
26. BKPSDM: Rp 7.107.986.665,- menjadi Rp 7.125.986.665,- (naik Rp 18 juta)
27. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah: Rp.3.554.835.649,- menjadi Rp.3.554.835.649,-
28. Inspektorat Daerah: Rp 8.681.723.694,- menjadi Rp 8.783.327.284,- (naik Rp 101,6 juta)
29. Kesbangpol: Rp 5.726.489.671,- menjadi Rp 5.791.489.671,- (naik Rp 65 juta)
30. BPBD: Rp 4.274.735.835,- menjadi Rp 4.357.185.835,- (naik Rp 82,4 juta)
31. Sekretariat Daerah: Rp 25.529.391.828,- menjadi Rp 32.268.391.828,- (naik Rp 6,73 miliar)
32. Sekretariat DPRD: Rp 33.867.258.888,- menjadi Rp 35.467.258.888,- (naik Rp 1,6 miliar)
33. Kecamatan Muara Sabak Barat: Rp 11.963.609.521,- menjadi Rp 12.064.059.521,- (naik Rp 100,4 juta)
34. Muara Sabak Timur: Rp 5.755.121.730,- menjadi Rp 5.730.097.730,- (turun Rp 25 juta)
35. Mendahara: Rp 3.107.690.585,- menjadi Rp 3.094.396.585,- (turun Rp 13,2 juta)
36. Mendahara Ulu: Rp 2.972.016.377,- menjadi Rp 2.960.286.377,- (turun Rp 11,7 juta)
37. Geragai: Rp 3.688.171.683,- menjadi Rp 3.676.287.683,- (turun Rp 11,8 juta)
38. Kuala Jambi: Rp 4.784.680.917,- menjadi Rp 4.745.176.917,- (turun Rp 39,5 juta)
39. Dendang: Rp 3.614.587.899,- menjadi Rp 3.663.805.899,- (naik Rp 49,2 juta)
40. Berbak: Tetap Rp 3.131.940.870,- (tidak berubah)
41. Rantau Rasau: Rp 3.782.559.810,- menjadi Rp 3.857.559.810,- (naik Rp 75 juta)
42. Nipah Panjang: Rp 6.091.957.397,- menjadi Rp 6.126.957.397,- (naik Rp 35 juta)
43. Sadu: Rp 3.281.067.342,- menjadi Rp 3.408.427.342,- (naik Rp 127,3 juta)
Banggar DPRD Tanjab Timur Sampaikan 4 Rekomendasi untuk APBD 2027
1. OPD diminta memaksimalkan penggunaan anggaran dengan skala prioritas untuk kebutuhan mendesak masyarakat guna mencapai target visi dan misi pemerintah daerah.
2. OPD diminta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku agar penganggaran kegiatan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
3. OPD diminta terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pencapaian visi misi Merata Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
4. OPD yang mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta meningkatkan upaya pencapaian PAD.
Laporan tersebut disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD,” tutup Wawan (R2N)
