KARPET MERAH UNTUK INVESTOR! Bupati Tanjab Timur Siap Sulap Kelapa Jadi Emas Hijau

Muara Sabak – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) mulai serius dan terus mendorong pengembangan industri kelapa terpadu dari hulu hingga hilir. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat perekonomian petani, membuka lapangan kerja, sekaligus menarik investasi ke daerah.

Bupati Tanjab Timur , Hj Dillah Hikmah Sari, ST menegaskan pemerintah daerah siap memberikan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi, termasuk dalam hal perizinan dan dukungan kebijakan. Bahkan pemerintah daerah siapkan karpet merah untuk Investor yang datang untuk berinvestasi di kabupaten Tanjung Jabung Timur ini.’ ucapnya lantang dan tegas.

Ia menyatakan, investasi yang masuk dan sejalan dengan potensi daerah akan mendapat dukungan penuh pemerintah, selama tetap memperhatikan ketentuan serta kepentingan masyarakat.

“Kami sangat mendukung investor yang masuk. Mulai hari ini, kami akan memberikan kemudahan perizinan dan berbagai fasilitas agar investasi bisa tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Strategis dan Focus Group Solution (FGS) Percepatan Hilirisasi Kelapa Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju usulan Pilot Project, Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/11/2026) dihadapan peserta yang hadir.

Menurut Dillah, Tanjabtim memiliki potensi kelapa yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi industri terpadu. Dengan garis pantai sekitar 231 kilometer, daerah ini dinilai memiliki keunggulan geografis dan sumber daya yang dapat mendukung pertumbuhan sektor perkebunan serta industri pengolahan.

Ia berharap pengembangan hilirisasi kelapa dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi baru, sekaligus memperkuat posisi Tanjabtim sebagai daerah penghasil komoditas unggulan di Provinsi Jambi.

Dillah juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa di tengah fluktuasi harga. Ia mengaku khawatir penurunan harga yang berkepanjangan dapat mendorong petani beralih atau menebang tanaman kelapa, sebagaimana pernah terjadi pada komoditas pinang.

Karena itu, pengembangan industri hilir dinilai menjadi solusi untuk menciptakan pasar yang lebih stabil, meningkatkan nilai jual hasil perkebunan, serta memberikan kepastian ekonomi bagi petani.

Upaya pengembangan sektor perkebunan tersebut turut didukung program peremajaan kelapa seluas 5.000 hektare pada 2026.

Selain itu, potensi pertanian di Tanjabtim juga dinilai menjanjikan, dengan produktivitas lahan cetak sawah yang disebut mampu mencapai 12–14 ton per hektare.
Forum strategis ini turut melibatkan Roemah Kelapa Indonesia (RoeKI), Tim Kerja Hilirisasi Kabupaten Tanjabtim, unsur pemerintah pusat dan provinsi, akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, investor, serta perwakilan petani.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa dari Bappenas, Sukmo Harsono, turut hadir bersama tim untuk meninjau potensi dan lokus pengembangan di Tanjab Timur. Paparan akademis mengenai konsep pembangunan industri kelapa terpadu juga disampaikan Prof. Hariyadi dari IPB, disertai pandangan sejumlah akademisi dan praktisi serta Permintaan Dukungan disampaikan Riqo Yudawirja, S.Hut Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjab Timur .

Konsep industri yang ditawarkan dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan prinsip ni limbah, mandiri energi dan berkelanjutan. Pengembangan ini mencakup penguatan rantai pasok, teknologi pengolahan, produk turunan kelapa, pembiayaan, akses pasar, hingga infrastruktur pendukung.

Pemkab Tanjabtim berharap rencana hilirisasi kelapa terpadu tersebut dapat menjadi proyek percontohan yang diusulkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga memperoleh dukungan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat realisasinya.

Jika terealisasi, industri kelapa terpadu diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai komoditas, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi petani, pelaku usaha, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah.