Muara Sabak, — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Badan Anggaran DPRD atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 berlangsung di Muara Sabak, Selasa 18 November 2026. Lima fraksi — PAN, Golkar, NasDem, Gerindra, dan Demokrasi Keadilan (PDI-Perjuangan dan PKS) — menyatakan dapat menerima hasil pembahasan Badan Anggaran untuk diproses dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, dengan sejumlah catatan penting.
Fraksi PAN
PAD dan Belanja Daerah
Fraksi PAN meminta pemerintah tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi terus meningkatkan PAD melalui pembenahan sistem pemungutan, pendataan wajib pajak, pengawasan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Belanja daerah setelah pembahasan mencapai Rp 912.152.678.825. Fraksi PAN mengingatkan agar belanja mengutamakan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan kegiatan seremonial dan belanja yang tidak berdampak signifikan.
Pendidikan
Fraksi PAN menegaskan pendidikan adalah investasi jangka panjang. Namun anggaran Dinas Pendidikan turun dari sekitar Rp 268,13 miliar menjadi Rp 249,62 miliar. Penurunan itu diminta tidak mengurangi kualitas pelayanan.
Pemerintah didorong memprioritaskan peningkatan sarana prasarana sekolah, perbaikan ruang kelas rusak, pemerataan tenaga pendidik khususnya di wilayah terpencil, peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta pemerataan akses pendidikan.
Kesehatan
Fraksi PAN mengapresiasi kenaikan anggaran Dinas Kesehatan dari sekitar Rp.140,74 miliar menjadi Rp.155,16 miliar. Kenaikan itu harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
Diminta memastikan ketersediaan obat, peningkatan fasilitas Puskesmas, rehabilitasi Pustu rusak, pemerataan tenaga medis, dan peningkatan pelayanan RSUD Nurdin Hamzah. Masyarakat kurang mampu harus memperoleh layanan yang layak, mudah, dan tidak dipersulit administrasi.
Infrastruktur
Anggaran Dinas PUPR naik dari sekitar Rp 30,74 miliar menjadi Rp 59,52 miliar. Fraksi PAN meminta diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya secara merata di seluruh kecamatan.
Pelaksanaan kegiatan infrastruktur diminta dilakukan pada triwulan pertama atau kedua, saat cuaca mendukung pekerjaan fisik, sekaligus agar jelas perbedaan pekerjaan APBD murni dan APBD Perubahan.
Ekonomi Masyarakat
Pemerintah diminta memberi perhatian lebih pada kesejahteraan petani dan pekebun, penguatan perikanan dan peternakan, bantuan sarpras produksi tepat sasaran, pembinaan dan pengembangan UMKM, peningkatan akses pemasaran hasil produksi, serta penguatan koperasi dan ekonomi kerakyatan.
Pengawasan Anggaran
Fraksi PAN mengingatkan keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya anggaran terserap, tetapi dari meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh OPD diminta melaksanakan program sesuai perencanaan dan aturan, meningkatkan koordinasi agar tidak tumpang tindih, tepat waktu dan sesuai target, memperhatikan kualitas pekerjaan dan manfaat jangka panjang, pengadaan barang jasa transparan dan akuntabel, pengawasan internal diperkuat, serta evaluasi berkala terhadap capaian program dan realisasi anggaran.
Fraksi Golkar
Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD yang telah melaksanakan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut dinilai penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pendapatan Daerah: Tingkatkan PAD melalui penggalian potensi daerah secara optimal, tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Pengawasan dan pengelolaan sumber pendapatan juga harus ditingkatkan agar target pendapatan tercapai.
Belanja Daerah: Belanja 2027 harus benar-benar diarahkan pada program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, dengan prioritas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur: Harus dilaksanakan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Tanjab Timur. Perhatian khusus pada pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya yang menunjang aktivitas ekonomi dan sosial.
Peningkatan Pelayanan Publik: Pemerintah didorong terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya, agar seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang layak, mudah, dan merata.
Pengawasan dan Pelaksanaan APBD: Seluruh program dan kegiatan yang telah disepakati dalam APBD 2027 harus dilaksanakan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan guna menghindari pemborosan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi NasDem
Fraksi NasDem menyatakan dapat menyetujui Ranperda APBD 2027, sepanjang proses penyusunan dan pelaksanaan sudah mengacu pada peraturan yang berlaku. Fraksi NasDem mengapresiasi kerja sama harmonis antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD. Langkah itu dinilai sebagai fondasi kokoh dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian visi “Tanjung Jabung Timur Merata”.
Fraksi NasDem mendukung alokasi anggaran yang difokuskan pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagai prioritas utama, sesuai kebutuhan mendasar masyarakat dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendukung pemulihan ekonomi daerah.
Fraksi NasDem juga menghimbau seluruh OPD untuk menjalankan anggaran secara efisien dan efektif, fokus pada pencapaian program serta sasaran strategis yang telah ditetapkan. Implementasi anggaran harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sesuai amanat dalam RPJMD serta Rencana APBD.
Namun, Fraksi NasDem memberikan perhatian khusus terhadap selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp 54,99 miliar. Fraksi NasDem mendorong sinergi strategis antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengkaji sumber pembiayaan yang berkelanjutan, serta melakukan efisiensi belanja tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Fraksi NasDem juga meminta komitmen tata kelola eksekutif melalui dinas yang mendapatkan penambahan anggaran yang signifikan, dalam merumuskan strategi taktis serta mitigasi risiko yang presisi, guna menjamin mutu teknis dan akuntabilitas administratif atas eksekusi akumulasi dari lebih kurang 350 paket kegiatan (PUPR naik 42,22%), 233 paket kegiatan (Perkim naik 33,03%), dan 40 hingga 50 paket kegiatan fisik (BPBD naik 180,84%), di mana sisa waktu tahun anggaran yang sangat kritis, sehingga penambahan anggaran ini dapat terserap secara optimal, berbasis skala prioritas kebutuhan publik, dan bebas dari deviasi hukum yang berpotensi memicu kerugian negara.
Fraksi NasDem menegaskan, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kegagalan eksekusi APBD Perubahan juga mencerminkan kelalaian DPRD dalam menjalankan fungsinya.
Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim TAPD serta OPD Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Gerindra menyarankan agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 direalisasikan sesuai apa yang telah disepakati dalam pembahasan dan pelaksanaan tepat waktu pada tahun 2027.
Fraksi Gerindra juga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung Program Presiden RI Bapak Prabowo Subianto untuk kegiatan MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Pemberantasan Korupsi, serta mensukseskan program swasembada pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2027.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengharapkan kepada seluruh instansi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk selalu siap siaga dan tetap menciptakan dan menyarankan kepada semua…
Fraksi Demokrasi Keadilan (PDI-Perjuangan dan PKS)
Fraksi Demokrasi Keadilan menyetujui Ranperda ini dibahas lebih lanjut atau disahkan, namun dengan catatan dan rekomendasi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, efisiensi anggaran, dan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi menekankan pentingnya konsistensi Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas perencanaan program dan menjaga akurasi data sebagai dasar perumusan kebijakan.
APBD Harus Berdampak Nyata: APBD 2027 tidak boleh sekedar menjadi dokumen administratif berisi angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta menyelesaikan persoalan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah tidak cukup diukur dari besarnya APBD, namun bagaimana Pemerintah Daerah bisa memberikan pelayanan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendidikan: RAPBD 2027 telah mengalokasikan dana pendidikan yang cukup besar. Pemenuhan anggaran pendidikan harus diikuti hasil yang terukur, seperti berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan. Ukuran keberhasilan APBD 2027 adalah bagaimana anak-anak Tanjung Jabung Timur semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas.
Perlindungan Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan: Angka kemiskinan di Tanjung Jabung Timur masih cukup besar, masih banyak warga miskin yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Pemerintah diharapkan melakukan penguatan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sekaligus perluasan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Pemerintah Daerah harus mampu membuka lapangan pekerjaan, dan pengembangan sektor UMKM. Bagaimana masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan, keluarga miskin semakin terlindungi, generasi muda memperoleh pekerjaan layak dan UMKM semakin berkembang.
PAD dan Kemandirian Fiskal: Harus ada strategi jangka panjang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian fiskal.
Pangan: Mengingat tekanan fiskal, sektor pangan harus menjadi prioritas utama untuk menjamin ketahanan pangan daerah.
Infrastruktur Merata:Pembangunan infrastruktur harus dibangun secara merata di seluruh Kecamatan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Efisiensi Anggaran: Pemerintah Daerah diminta untuk lebih efisien dalam pengeluaran anggaran.
Anggaran Berdampak pada Kesejahteraan: Harapan Fraksi agar anggaran yang tersedia benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan komitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar RAPBD Tahun 2027 nantinya akan mampu menjawab persoalan yang mendesak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kelima fraksi menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar APBD 2027 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, dan hasil pembahasan tidak hanya menjadi kesepakatan formal, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan.(R2N)
