Tanjab Timur, KNJ – Setelah melaksanakan Paripurna laporan penyampaian (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024, dilanjutkan dengan paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 pada Senin (14/4/25)
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Hj. Siti Aminah, SE, Sekretaris DPRD, Drs. Berilyan dihadiri Sekretaris Daerah, H. Sapril, S.I.P beserta para anggota DPRD Tanjab Timur.
Sebanyak Lima Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian LKPJ melalui juru bicara masing – masing Fraksi.
Fraksi NasDem, yang disampaikan oleh juru bicara Drs. Syahbuddin, M.H, sesuai dengan pasal 16 peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Nasdem meminta agar setiap catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ yang bermuatan kebaikan demi kemajuan Kabupaten Tanjung jabung Timur, harus ditindak lanjuti.
Lanjut Syahbuddin, menyikapi Inpres nomor 1 Tahun 2025, Presiden meminta agar anggaran transfer ke daerah dapat pangkas hingga Rp.50,6 Triliun pos belanja yang akan di efesiensi antara lain kurang bayar sama bagi hasil senilai Rp.13,9 Triliun dana alokasi umum (DAU) bidang pekerjaan umum Rp.15,6 Triliun Dak Fisik Rp.18,3 Triliun oleh karena itu fraksi Nasdem berharap Pemda dapat maksimal serta optimal dalam menempatkan kabinet baru masa ke pemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030 dan mampu berinovasi, berkreasi, serta mampu mencari solusi, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mampu mengurangi ketergantungan daerah pada transfer anggaran dari pusat.
Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh juru bicara Hj. Dewi Yulianti, S.E menyampaikan tentang Silpa tahun anggaran 2024 sebesar Rp.22.219.413,17 untuk merekomendasi supaya lebih matang perhitungan sehingga tidak menimbulkan Silpa begitu besar anggaran tahun berikutnya.
Fraksi Golkar merekomendasi agar alat berat di kecamatan yang saat ini di kelola UPTD di Dinas PUPR untuk materialnya di serahkan pengelolaannya kepada masing-masing kecamatan sehingga penanganan terhadap masalah jalan, irigasi cepat teratasi.
Lanjut jubir Golkar, pada misi Bupati dan Wakil Bupati yang pertama “mewujudkan masyarakat sejahtera yang bertumbuh pada sektor perikanan dan pertanian baru mencapai 60,04 persen.
Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum nya melalui juru bicara Ambo Acok, ST mengatakan terkait belanja operasional sebanyak Rp.775.373.886,69 mohon penjelasan dengan rinci tentang biaya operasional yang begitu besar sehingga postur APBD 2024 berpengaruh terhadap anggaran lain menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Belanja Modal Anggaran 2024 sebesar Rp.332.156.903,34 mohon penjelasan dengan rinci serta alasan yang akurat tentang anggaran belanja langsung begitu kecil dibandingkan dengan belanja operasional yang begitu besar.
Pandangan Umum Partai Amanat Nasional dibacakan oleh juru bicara, Tri Astuti Handayani mengatakan pemerintah tahun anggaran 2024 dalam upaya pencapaian visi dan misi tahun 2024 melalui lima (5) agenda pembangunan yaitu Tanjung Jabung Timur Terkoneksi, Tanjab Timur Sejahtera Tanjab Timur berdaya saing , Tanjab Timur Ekonomi Maju, Tanjab Timur aman, nyaman dan harmonis dan kami berpendapat hal tersebut belum lah mencapai hasil yang maksimal terhadap hal – hal yang masih kurang dalam pelaksanaanya.
Fraksi Demokrasi Keadilan dengan juru bicaranya, Dany Dwi Anggara mengatakan akan menyampaikan beberapa hal dalam LKPJ tahun anggaran 2024 l, Fraksi Demokrasi Keadilan meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Fraksi Demokrasi Keadilan berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan seperti infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil,” kata Jubir Fraksi Demokrasi Keadilan (R2N)
