Tanjab Timur, KNJ.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2026, pada Kamis, (21/11/25)
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Zilawati, S.H. didampingi Wakil Ketua I DPRD, Asniba, A.Md,.Wakil Ketua II DPRD, Hj. Siti Aminah, S.E dan dihadiri Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, S.T, Sekretaris DPRD,.Drs. Berilyan, Staf Ahli, Asisten, Forkompinda, Kejaksaan, PolriĀ dan Para Kepala OPD beserta awak media 
Fraksi PAN dengan juru bicara, Nugraha Setiawan, S.I.P.Menyamoaikan setelah melalui tahapan pembahasan dan mencermati apa yang telah disampaikan oleh Badang Anggaran DPRD,
1. Pengantar dan sikap umumĀ Ā Ā Ā Ā – APBD 2026 mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mendukung jalannya roda pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, penguatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
– Terhadap Pendapatan Daerah, PAN memberikan apresiasi kepada saudara Bupati yang secara konsisten berusaha meningkatkan PAD.
– Terhadap Belanja Daerah, Fraksi PAN mendorong peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan fasilitas sekolah, perbaikan jalan poros dan jalan antar desa, infrastruktur pertanian, dan perikanan , peningkatan jaringan irigasi dan pengendalian rawan banjir.
– Kepada seluruh ASN, PPPK Fraksi PAN mengingatkan agar dapat bekerja dengan disiplin, jangan menjadikan efesiensi anggaran menjadi alasan untuk bekerja setengah hati.Ā Ā Partai PAN dapat menyetujui RAPBD tahun anggaran 2026
Fraksi Nasdem dengan Juru bicara, Nuardy dengan ini menegaskan kepada Pemerintah Daerah :
– Meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah guna meminimalisir ketergantungan pada pembiayaan dan memastikan stabilitas fiskal jangka panjang.
– dengan masih adanya temuan BPK terkait ketidaksesuaianĀ dalam penggunaan anggaran tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025 , menunjukan adanya kelemahan dalam sistim pengawasan internal.
– berharap Pemda tidak lamban dalam merealisasikan belanja terutama di awal tahun anggaran yang mengakibatkan tidak terjadi penumpukan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang signifikan di kas daerah tiap akhir tahun.
– meminta peran pengawasan lembaga DPRD secara maksimal terhadap kinerja eksekutif dalam menjalankan program pembangunan yang didanaiĀ oleh APBD ataupun sumber lain.Ā Partai Nasdem dapat menyetujui RAPBD tahun Anggaran 2026
Fraksi Golkar dengan juru bicara, Muhammad Samin, S.S, M.I.P menyampaikan pendapat Akhir RAPBD tahun anggaran 2026 sebagai berikut :
– Apresiasi kepada Banggar DPRD dan TAPD serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam proses pembahasan anggaran APBD tahun anggaran 2026.
– Sependapat dengan Banggar DPRD yang telah melaporkan hasil kerjanya terhadap beberapa catatan saran dan masukan yang telah melalui pembahasan antara tim anggaran dan Banggar.
– Mengharapkan dan menegaskan kembali kepada seluruh OPD melalui Pemerintah dalam merencanakan suatu program pembangunan benar-benar profesional, berdasarkan azaz manfaat untuk masyarakat.
– Menegaskan bahwa Alokasi Anggaran harus lebih diarahkan pada program prioritas berbasis kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi daerah.Ā Fraksi Golkar menyetujui RAPBD tahun anggaran 2026.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara, Ambo Acok, S.T menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi, mengingatkan dan merekomendasi secara tegas kepada Dinas PUPR untuk melakukan peningkatan jalan akses jalan pertanian Desa simpang Datuk ke arah kecamatan Sadu simpang kacang dan arah PMD kecamatan Nipah, dan merekomendasi Dinas PUPR segera mengevaluasi kinerja UPTD kecamatan Sadu serta memberikan pelatihan operator, excavator, geleder mekanik, agar meningkatkan kinerja.
Fraksi Gerindra mengapresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan pengobatan gratis dan baju seragam anak sekolah gratis, serta program MBG, Swasembada pangan sekolah rakyat, koperasi merah putih dampak dari program ini dapat kita rasakanĀ stabilnya harga hasil pertanian, seperti sawit, kelapa, pinang dan buah buahan. Fraksi Gerindra menyetujui RAPBD tahun anggaran 2026.
Fraksi Demokrasi Keadilan dengan juru bicara, Muhammad Guntur, S.P.I menyampaikan Pendapat Akhir mengatakan ada catatan dan rekomendasi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat efesiensi anggaran dan kemandirian fiskal daerah :
1. Harus ada strategi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.
2. Mengingatkan tekanan fiskal, sektor pangan harus menjadi prioritas utama untuk menjamin ketahanan pangan daerah.
3. Kami meminta pemerintah untuk pembangunan infrastruktur harus dibangun secara merata.
4. Kami meminta daerah untuk lebih efesien dalam pengeluaran anggaran
5. Kami meminta agar yang tersedia benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga.
Fraksi Demokrasi Keadilan menyatakan dapat menerima Ranperda APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 
Sebagai penutup, Bupati Tanjung Jabung Timur dan Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Timur Menandatangani lembaran pengesahan Perda APBD Tahun Anggaran 2026, Zilawati kemudian meminta Pemkab Tanjab Timur segera menyampaikan Perda tersebut kepada Gubernur Jambi untuk dievaluasi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan tepat waktu dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (R2N)
