Tanjab Timur, KNJ.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna masa persidangan II Tahun 2024-2025 dengan agenda penyampaian pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2024 sekaligus pengambilan keputusan DPRD Tanjab Timur, Senin (28/4/25)
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, SH dan sekretaris DPRD, Drs. Berilyan dihadiri Wabup Tanjab Timur, Muslimin Tanja, S.T.Hi, M.Si serta para Anggota DPRD Forkopimda, Asisten Setda, Staf Ahli, OPD para pejabat Administrator, dan Camat se Tanjab Timur, dilaksanakan di gedung DPRD Tanjab Timur.
Lima Fraksi DPRD Tanjab Timur menyampaikan Pendapat Akhir terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2024
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan juru bicara, Vony Wulandari, S.Kep, M.M, Badan kesatuan bangsa dan politik segera menyelesaikan permasalahan tapal batas antar wilayah melakukan pendataan terhadap orang asing dalam pencegahan narkoba, serta melakukan pembinaan pengawasan keberadaaan ormas dan LSM, dan satuan pol PP lakukan penertiban ram sawit yang beroperasi yang dapat mengakibatkan kerusakan jalan.
Dinas pekerjaaan umum dan kawasan Pemukiman agar terus meningkatkan layanan akses air minum layak, terkait drainase berlokasi pasar blok d berdampak banjir, dan penambahan penerangan jalan umum membantu mobilitas kegiatan masyarakat dimalam hari.
Lanjut Vony dalam penyusunan RPJMD Bupati Tanjung Jabung Timur 2024-2025 Hj. Dillah Hikmah Sari, ST dan Wakil Bupati Muslimin Tanja,S.T.Hi, M.Si dengan visi merata membangun bersama rakyat untuk sejahtera dan bahagia agar dapat segera disusun untuk Tanjab Timur kedepannya.
Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicara Usman,S.I.P menyampaikan pendapat akhir fraksi dengan rekomendasi secara tegas kepada BKPSDMD, kecamatan berbakti, kecamatan Mendahara ulu, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kuala Jambi Dinas Perkebunan dan Peternakan, Sekretaris Daerah agar lebih matang dalam perencanaan dan penggunaan anggaran karena sarapan anggaran 2024 tidak mencapai 90% dan pagu yang dialokasikan.
Fraksi Gerindra memberikan rekomendasi terkait jalan yang ada di kecamatan Sadu, Nipah panjang, mendahara dan muara Sabak Timur untuk segera memberikan perhatian khusus atau anggaran yang perioritas karena kondisi jalan tersebut sangat memperihatinkan dan sudah banyak memakan korban, dan meminta kepada PUPR segera membuat badan jalan desa labuhan pering sepanjang 20 km yang sudah disepakati dalam pembahasan badan Anggaran.
Fraksi Golongan Karya yang disampaikan juru bicara Apam Bakri, menegaskan dan merekomendasi kepada Dinas PUPR terhadap pembangunan badan jalan di kecamatan Sadu, antara desa labuhan pering sampai desa sungai benu sepanjang lebih kurang 20 om untuk segera dikerjakan alat UPTD
Fraksi Demokrasi Keadilan dengan juru bicara, Muhammad Guntur, S.Pi menegaskan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani, dengan segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berkewajiban memfasilitasi pembuatan dan permodalan usaha tani dengan pinjaman modal, bantuan penguatan modal, subsidi dan pemanfaatan dan tanggung jawab sosial.
Fraksi Partai Nasdem yang disampaikan juru bicara, Drs. Syahbuddin, M.H, merekomendasikan dan memberikan catatan kepada Dinas perhubungan serta dinas lainnya agar berperan aktif dalam mengatasi kerusakan jalan, yang berada diberbagai wilayah di kabupaten Tanjung jabung Timur dimana saat ini musim hujan menjadi semakin parah, hal ini tentu sangat merugikan masyarakat, dan Dinas komunikasi dan informatika agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memblokir situs situs judi online yang mana saat ini, begitu mengkhawatirkan karena kecanduan judi online disebut juga gambling addiction salah satu bentuk gangguan mental.
Ketua DPRD Tanjab Timur Hj.Zikawati,SH mengatakan setelah lima Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir dan catatan yang disampaikan mencakup berbagai aspek mulai dari sektor pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan
Kami berharap rekomendasi ini menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun-tahun mendatang,”ujar Ketua DPRD (R2N)
