Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi – Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur Tahun 2025 
Tanjab Timur, KNJ.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baru saja menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan penetapan Rekomendasi DPRD atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025,.di ruang utama rapat paripurna, Rabu (29/4/26)
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H, serta dihadiri oleh Wakil Bupati Tanjab Timur,.Muslimin Tanja dan didampingi Wakil Ketua I DPRD, Asniba, A.Md, Wakil Ketua II DPRD,.Siti Aminah,.SE , Sekretaris Dewan, Drs. Berilyan, dihadiri Forkopimda, Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala OPD.dan awak media
Dalam rapat tersebut, juru bicara dari masing-masing fraksi menyampaikan pendapat akhir :
– Fraksi PAN melalui Ilham menegaskan pentingnya kebutuhan pelayanan kesehatan psikologi masyarakat sangatlah penting, karena sangat vital dalam pendampingan kesehatan mental rehabilitasi narkoba dan pendampingan kekerasan yang membutuhkan pelayanan yang lebih lanjut, hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh seorang psikolog.
PAN juga menekankan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa pengelolaan sampah disetiap desa/kelurahan, terutama dilingkungan ramai penduduk, agar lebih dimaksimalkan kembali, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan bebas polusi udara.
– Fraksi Demokrasi Keadilan melalui Farhan Sirajuddin Yusuf menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan catatan agar pemerintah daerah meningkatkan optimalisasi anggaran dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD yang telah disampaikan oleh Komisi I, Komisi II, Komisi III Fokus utama Fraksi Demokrasi Keadilan adalah peningkatan kualitas publik, efektivitas program serta perbaikan pengelolaan keuangan daerah
– Fraksi Nasdem melalui Drs. Syahbuddin, M.H menekankan perlu segera menyusun pemetaan detail bagi tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam PPPK paruh waktu sesuai dengan kebijakan KEMENPANRB masukan ini penting untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja masalah dan menjaga stabilitas pelayanan publik realisasi anggaran yang cukup tinggi (92,78%) harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelatihan SDM agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
– Fraksi Gerindra melalui Ambo Acok menekankan kepada kepala daerah untuk segera merealisasikan janji kampanye pasangan merata yaitu insentif RT Rp. 1.000.000,- per bulan dan tanggul 1.000 Kilo Meter dan pompong 10 GT , juga adanya pemberitaan di media tentang bantuan untuk nelayan yang 10 GT ternyata kapal yang diterima kelompok koperasi bobot 16 GT, meminta kepada dinas terkait untuk memberikan penjelasan yang rinci sehingga masalah ini tidak berlarut larut di tengah masyarakat.
– Fraksi Golkar melalui Alam Bakri memberikan apresiasi kepada Komisi I, II, III DPRD Tanjab Timur yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif, kritis, dan konstruktif terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025, pembahasan tersebut mencerminkan fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, bahwa laporan Komisi telah memuat evaluasi terhadap berbagai sektor pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik
Fraksi Golkar mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perhatian terhadap sekolah di wilayah terpencil dan pesisir.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ Bupati Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan berbagai catatan dan rekomendasi secara konstruktif demi memperkuat tata kelola keuangan daerah dan memastikan keberpihakan kepada masyarakat
Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H, dalam penutupannya menyampaikan apresiasi ats kerja sama antara DPRD dn Pemerintah Daerah melalui TAPD dalam pembahasan LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2025,” tutupnya (RM)
