Muara Sabak, KNJ.com – DPRD Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan komisi-komisi dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2025.
Hal ini berkaitan dengan catatan strategis hasil dari pembahasan, pengkajian dan pendalaman yang dilakukan komisi I, komisi II dan komisi III di DPRD Tanjab Timur, sebelum kesepakatan dan pengambilan keputusan terhadap LKPJ Bupati 2025.
Laporan komisi-komisi dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur tahun anggaran 2025 disampaikan oleh juru bicara, para Komisi I, II dan III dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung Selasa (28/04), siang
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj.Zilawati, S.H didampingi Wakil Ketua I DPRD, Asniba, A.Md , Wakil Ketua II DPRD,.Hj. Siti Aminah, S.E di hadiri Wakil Bupati, Muslimin Tanja,.dan Anggota DPRD Tanjab Timur.
Hj. Zilawati menjelaskan, inti dari laporan komisi-komisi DPRD berupa catatan strategis, rekomendasi DPRD untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah,.guna perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kedepannya.
“LKPJ memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembangunan, yakin untuk menjaga kesinambungan dn keberlanjutan pelaksanaan program-program pembangunan,”katanya
Diterangkan Hj. Zilawati melalui mekanisme LKPJ di progres dn permasalahan yang muncul dalam kegiatan pembangunan dpat dicermati dn dilakukan penilaian sebagai bahan masukan dlm penyusun pelaksanaan program-program pembangunan pada tahun tahun berikutnya.
Menurutnya, tiga komisi-komisi di DPRD bersama.swluruh mitra kerja komisi memberikan masukan-masukan,.ini juga hasil sharing informasi ke daerah lain, kemudian jawaban eksekutif terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, serta hasil pembahasan internal komisi I, komisi II, dan komisi III.
” Laporan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur tahun 2025, pada intinya berisi beberapa.catatan strategis berupa apresiasi dan rekomendasi tentang kinerja pelaksanaan APBD tahun 2025,”ujarnya
Komisi I melalui juru bicara, Tri Astuti Handayani menekankan pentingnya sektor BKPSDMD mengupayakan kejelasan status rekan-rekan yang tidak termasuk dalam PPPK paruh waktu dan kalau memungkinkan untuk diupayakan PPPK paruh waktu.
Sektor Penanggulangan bencana Daerah untuk melakukan pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan untuk kunci utama dalam pengurangan resiko bencana dan merekomendasikan kepada Inspektorat untuk menunjang kegiatan pengawasan dan pembinaan kualitas SDM APIP dengan mengikuti pengembangan kompetensi sesuai tupoksi inspektorat.
Komisi II dengan juru bicara, M.Feisal Nur Wahyu dalam sektor ketahanan pangan fokus terhadap pendistribusian beras SPHP bersama Bulog , dan sektor PUPR senantiasa meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi bersama komisi II apa bila menyangkut kebutuhan dan permintaan masyarakat agar dapat disegerakan dan diakomodir dengan baik
“Apresiasi kepada terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dalam menghadapi efesiensi tahun 2025
Komisi II juga menyoroti program pengadaan kapal Dinas Perikanan haruslah transparan sehingga menghindari polemik di masyarakat agar lebih memahami diantaranya, Spesifikasi teknis peralatan dan bantuan pemerintah terhadap kesenjangan pemahaman antara definisi teknis Gros Tonnage (GT) sebagai satuan volume ruang tertutup dengan pemahaman umum masyarakat yang menganggap GT sebagai satuan berat muatan.
Komisi III dengan juru bicara, Firmansa Ayusda, S.Pdi menyampaikan laporan terhadap pelayanan ambulan yang ada, dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat , juga perlu penambahan layanan psikologi untuk pasien yang mengalami kekerasan dan sejenisnya
Lingkungan hidup juga harus berbenah terhadap sampah dalam pengawasan di tiap tiap kecamatan dan menyarankan kepada LH untuk menambah armada persampahan dalam mengangkut sampah yang ada di desa-desa dan kelurahan.
Komisi III juga merekomendasikan kepada dinas Sosial PPPA untuk dapat mensosialisasikan terkait program-program unggulan yang dibuat oleh Bupati agar bisa berjalan dengan maksimal, serta mengusulkan desil 1 sampai dengan desil 4
Berharap dinas sosial dan dinas terkait dapat bekerja sama dengan baik untuk Tanjab Timur yang lebih maju dan merata , supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terkait data-data tumpang tindih, dimana seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak dapat bantuan, dan dari data ini sebagai bantuan yang diberikan tetap tepat sasaran.
Komisi III menyarankan kepada seluruh perangkat daerah untuk semua kegiatan baik fisik maupun no fisik ke depannya untuk lebih dimatangkan lagi, baik perencanaan pekerjaaan maupun pengawasannya dengan mengedepankan efektif dan efesiensi sesuai dengan rencana dan anggaran, agar dalam pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”bebernya (RM)
